Informasi Seputar Kegiatan di DPD RI
AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
12 April 2023 , oleh admin
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) akhirnya membatalkan penghapusan tenaga honorer di kementerian/lembaga, termasuk yang ada di pemerintah daerah. Pembatalan tersebut dikarenakan pemerintah telah terbantu oleh ribuan tenaga honorer dalam melayani masyarakat. Selain itu, jika PP No. 49/2018 diberlakukan, akan ada pemberhentian besar-besaran terhadap tenaga honorer. Namun pembatalan itu nantinya jangan sampai dijadikan pula sebagai peluang oleh oknumoknum tertentu untuk terus melakukan perekrutan tenaga honorer baru tanpa mekanisme yang jelas dan terselubung, sehingga akan menjadi buah simalakama. Diangkat, pasti akan membebani APBN dan APBD. Tak diangkat, jumlah mereka terus membludak.
Skandal pajak di Kementerian Keuangan yang terjadi baru-baru ini menjadi isu yang disorot oleh masyarakat luas. Isu terkait indikasi pencucian uang dan pengemplangan pajak di Kemenkeu, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak akibat seruan penolakan pembayaran pajak di masyarakat. Tentunya hal tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap pendapatan nasional, tetapi juga berdampak pada perekonomian di daerah.
30 September 2025 , oleh mediadpd
“Beras adalah komoditas pangan strategis yang dikendalikan negara dalam produksinya. Maka, kasus beras oplosan ini mencederai kepercayaan publik dan mengancam integritas sistem pangan nasional,” tegas Sultan B Najamudin. Lebih jauh, Sultan mengusulkan dua pengawas pemerintah ditempatkan di setiap pabrik penggilingan beras swasta. Gagasan ini sederhana, tapi efektif untuk mencegah manipulasi kualitas dan takaran.
18 September 2025 , oleh mediadpd
Sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, persoalan tata ruang di berbagai daerah justru kian kompleks. Alih-alih menyederhanakan regulasi dan mempercepat investasi, implementasinya malah memicu kebingungan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
18 September 2025 , oleh mediadpd
Dalam pertimbangannya MK menilai bahwa pemisahan tersebut bertujuan menyederhanakan proses pagi pemilih, meningkatkan kualitas demokrasi serta menjamin hak konstitusional warga dalam memilih secara jernih dan proporsional. Namun, meskipun putusan tersebut bersifat final dan mengikat, respon dari kalangan politisi, termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menunjukan adanya perbedaan pendapat yang cukup tajam. Dalam konteks ini, DPD RI menegaskan peran pentingnya untuk memastikan suara daerah tidak tenggelam dalam hiruk pikuk nasional.
17 September 2025 , oleh mediadpd
Keputusan penting dan bersejarah diumumkan dari Istana melalui rapat terbatas virtual pada Selasa, 17 Juni 2025. Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan bahwa empat pulau yang selama ini menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Aceh.
17 September 2025 , oleh mediadpd
Anggota DPD RI dari dapil Maluku Utara, Graal Taliawo, dalam pernyataannya melalui Antara.com, pada 20 Mei 2025, Kekhawatiran masyarakat bukan sekadar desas-desus. Hasil tangkapan berkurang drastis, dan kesehatan mulai terganggu. Krisis ekologis ini tak hanya soal pencemaran air. Perambahan hutan mangrove yang dilakukan untuk membuka lahan tambang memperburuk kondisi pesisir. Akar-akar bakau yang dulunya menahan abrasi dan menjadi tempat bertelur biota laut kini digantikan tumpukan batu dan alat berat. Ekosistem terganggu, ketahanan pangan mulai goyah, dan satwa endemik seperti burung mamoa terancam punah.
AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
